Saturday, November 17, 2012

manajemen keuangan publik


Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik

12 Sep
Deskripsi Mata Kuliah
Dalam organisasi sektor publik, keuangan publik merupakan salah satu unit penting dari kebijakan publik. Yakni bagaimana pendapatan dapat diperoleh dan dibelanjakan, serta permasalahan siapa memperoleh apa. Hal ini sangat terkait dengan beberapa standar/prinsip penting dalam mengelola/memanage keuangan publik seperti: efsiensi, ekonomis,efektif, transparan, profesional, akuntabilitas, keadilan, dll. Pembahasan tentang keuangan publik, tidak hanya menyangkut hal teknis administratif, namun juga politik dan perencanaan anggarannya (penganggaran).
Jumlah SKS                    :    3 SKS
Semester                         :    Ganjil
Jurusan                           :    Administrasi Publik FIA UB
Tujuan Instruksional Umum:
Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
  1. Memahami teori dan konsep dasar keuangan publik
  2. Memahami tata kelola keuangan publik
  3. Memahami teori agent dalam manajemen keuangan publik
SAP
Pert.
Pokok Bahasan
Sub Pokok Bahasan
1
Pengantar Pengenalan SAP
2
Arti & pentingnya  anggaran sektor publik.Fungsi Anggaran Sektor Publik
  • Pengertian Keuangan Publik
  • Manajemen Keuangan Publik
  • Fungsi Anggaran:
  1. Alat perencana
  2. Alat pengendali
  3. Alat Kebijakan Fiskal
  4. Alat Politik
  5. dll
3
Prinsip Anggaran Sektor Publik
  • Otoritatif oleh legislatif
  • Komprehensif
  • Akurat
  • Jelas
  • Non-discreationary appropriaton
4
Jenis Anggaran Sektor Publik
  • Jenis Penerimaan
  • Jenis Pengeluaran
5
Teori Politik Keuangan Publik dan Kebijakan Anggaran
  • Teori politik keuangan yang baik
  • Kebijakan anggaran (surplus, defisit, berimbang)
6
Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran
  • Tahap persiapan anggaran
  • Tahap ratifikasi
7
Perkembangan sistem anggaran sektor publik 1
  • Anggaran tradisional
  • Anggaran New Public Management
8
Ujian Tengah Semester
9
Perkembangan Sistem Anggaran Sektor Publik 2
  • Anggaran kinerja
  • Anggaran zero based budgeting (ZBB)
  • PPBS
10
Perkembangan Sistem Anggaran Sektor Publik 3
  • Tahap implementasi
  • Tahap Pelaporan
11
Teori Agency, Teori Anggaran Sektor Publik
  • Teori agency
  • Teori anggaran sektor publik
12
Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Prinsip otonomi
  • Pembagian urusan
  • Perangkat daerah dan pengelola keuangan
13
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah
  • Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah
  • Pejabat pengguna anggaran
  • Bendahara penerima/pengeluar
14
Sumber Pendapatan Daerah
  • SPAD
  • Dana perimbangan
  • Lain-lain pedapatan yang sah
  • Pinjaman Daerah
15
Pelaksana APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban APBD & Pengawasan Keuangan Daerah
  • Pelaksanaan APBD
  • Pergeseran anggaran
16
Ujian Akhir Semester
Referensi
•  UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
•  UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
•  Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
•  Munir, Badrul, 2004. Perencanaan Anggaran Kinerja. Mataram: Samawa Center.
•  Suparmoko, 1986. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
•  Darsie, Nurlan, 2006.  Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
•  Indra, Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
•  Hakim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.

No comments:

Post a Comment