Mata Kuliah Manajemen Keuangan Publik
12
Sep
Dalam organisasi sektor publik, keuangan
publik merupakan salah satu unit penting dari kebijakan publik. Yakni
bagaimana pendapatan dapat diperoleh dan dibelanjakan, serta
permasalahan siapa memperoleh apa. Hal ini sangat terkait dengan
beberapa standar/prinsip penting dalam mengelola/memanage keuangan
publik seperti: efsiensi, ekonomis,efektif, transparan, profesional,
akuntabilitas, keadilan, dll. Pembahasan tentang keuangan publik, tidak
hanya menyangkut hal teknis administratif, namun juga politik dan
perencanaan anggarannya (penganggaran).
Jumlah SKS : 3 SKS
Semester : Ganjil
Jurusan : Administrasi Publik FIA UB
Tujuan Instruksional Umum:
Semester : Ganjil
Jurusan : Administrasi Publik FIA UB
Tujuan Instruksional Umum:
Pada akhir perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan mampu:
- Memahami teori dan konsep dasar keuangan publik
- Memahami tata kelola keuangan publik
- Memahami teori agent dalam manajemen keuangan publik
SAP
Pert.
|
Pokok Bahasan
|
Sub Pokok Bahasan
|
1
|
Pengantar | Pengenalan SAP |
2
|
Arti & pentingnya anggaran sektor publik.Fungsi Anggaran Sektor Publik |
|
3
|
Prinsip Anggaran Sektor Publik |
|
4
|
Jenis Anggaran Sektor Publik |
|
5
|
Teori Politik Keuangan Publik dan Kebijakan Anggaran |
|
6
|
Prinsip-prinsip pokok siklus anggaran |
|
7
|
Perkembangan sistem anggaran sektor publik 1 |
|
8
|
Ujian Tengah Semester | |
9
|
Perkembangan Sistem Anggaran Sektor Publik 2 |
|
10
|
Perkembangan Sistem Anggaran Sektor Publik 3 |
|
11
|
Teori Agency, Teori Anggaran Sektor Publik |
|
12
|
Otonomi dan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
13
|
Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah |
|
14
|
Sumber Pendapatan Daerah |
|
15
|
Pelaksana APBD, Penatausahaan Keuangan Daerah, Pertanggungjawaban APBD & Pengawasan Keuangan Daerah |
|
16
|
Ujian Akhir Semester |
Referensi
• UU No 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
• UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
• Munir, Badrul, 2004. Perencanaan Anggaran Kinerja. Mataram: Samawa Center.
• Suparmoko, 1986. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
• Darsie, Nurlan, 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
• Indra, Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
• Hakim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
• UU No 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
• Mardiasmo, 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta: Penerbit Andi
• Munir, Badrul, 2004. Perencanaan Anggaran Kinerja. Mataram: Samawa Center.
• Suparmoko, 1986. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: Penerbit BPFE.
• Darsie, Nurlan, 2006. Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah. Yogyakarta: Penerbit Andi.
• Indra, Bastian, 2001. Akuntansi Sektor Publik di Indonesia. Yogyakarta: BPFE.
• Hakim, Abdul, 2002. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta: Salemba Empat.
No comments:
Post a Comment